loading...

Kemendikbud Harus Jamin tak Ada Guru Upahnya di Bawah UMR Terutama Honorer


Apapun status guru itu, harus dijami mendapatkan upah tidak di bawah UMR.

JAKARTA -- Ikatan Guru Indonesia (IGI) mengingatkan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjamin terpenuhinya pendapatan guru yang layak. Ketua Umum IGI, Muhammad Ramli Rahim mengatakan, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud harus menjamin bahwa tidak ada lagi guru mendapatkan upah yang tidak layak.

Sebelumnya, Kemendikbud melantik sejumlah pejabat pada Jumat pagi hari. Salah satu di antara pejabat yang dilantik adalah Iwan Syahril sebagai Direktur Jenderal GTK yang baru. "Dirjen GTK harusnya menjamin bahwa tak ada lagi guru di seluruh Indonesia, apapun statusnya yang mendapatkan upah di bawah upah minimum regional," kata Ramli, Jumat (8/5).

Apalagi, lanjut Ramli, dalam masa pandemi Covid-19, jutaan guru honorer menghadapi situasi sulit dan pendapatan yang tidak jelas. Sebab selama masa darurat Covid-19 para guru tidak lagi hadir di ruang kelas. "Sementara selama ini mereka digaji per jam sesuai dengan jam pengajaran mereka," kata Ramli.

Guru-guru di sekolah swasta juga mengalami nasib yang memprihatinkan khususnya sekolah swasta yang muridnya berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Pandemi Covid-19 menyebabkan perekonomian memburuk dan orang tua murid kesulitan membayar uang sekolah.

"Kami juga berharap Dirjen GTK tidak ikut-ikutan heran dengan berbagai situasi dan kondisi guru di Indonesia tetapi lebih berpikir mencari dan menemukan solusi bagaimana menuntaskan masalah masalah tenaga pendidik kita yang saat ini lebih dari 60 persen berstatus non PNS," kata Ramli.

Ia juga mengingatkan, gelombang guru pensiun akan semakin besar dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi ancaman serius akan ketersediaan tenaga pendidik Indonesia. Selain itu, guru-guru di daerah 3T juga harus mendapatkan perhatian lebih dari Kemendikbud. (republika.co.id/artikelasli )

17 Responses to "Kemendikbud Harus Jamin tak Ada Guru Upahnya di Bawah UMR Terutama Honorer"

  1. Amin,mudah2an pemerintah benar2 mmperhtkn nasib guru honorer.

    BalasHapus
  2. Guru PNS itu sdh diatas UMR yang jadi persoalan itu adalah guru Honorer yang berada di sekolah negeri dan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, diperlukan subsidi dari pemerintah

    BalasHapus
  3. Jangan berharap gaji besar di negara miskin, hari ini banyak honorer menangis di daerah, kemana pemerintah atau paling hanya bisa buat nyanyian dan harapan palsu, sedangkan honorer sampai hari ini masih bergaji tiga bulan sekali hanya cukup buat beli sayur kangkung, jangan terlalu berharap dengan rezim ini...

    BalasHapus
  4. Cukup sudah kata2 kampanyenya. Kami(HONORER) dari daerah 3T sudah bosan tentang hal itu,numun sampai saat ini belum terealisasi.

    BalasHapus
  5. Perlu di cek samapai bawah masih ada guru di wilayah grobogan di bawah UMR

    BalasHapus
  6. Klau perangkat desa bs UMR kenapa guru honorer g'

    BalasHapus
  7. Memang pemerintah sangat membodohi kita semua.

    BalasHapus
  8. Dari dulu hanya iming2 saja untuk guru honorer...entah rezim siapa honorer akan diperhatikan.

    BalasHapus
  9. Ya kalau bisa bekerja samalah dengan pihak Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, tolong insentif sekolah swasta yg tingkat SMA/SMK disetarakan dengan negeri 😭
    Swasta 700 sementara negeri 3.000.000..
    Itu d daerah saya...
    Kan status sekolahx aja yg beda

    BalasHapus
  10. Jangan bersyair saja ttpi dimohon realisasinya, karena pnglman sya sbgian ASN tdk mmbri kontribusi bnyak untuk negara, sumpah palsu...
    90% kontribusi honorer untuk negara jadi prlu di prhatikan serius para honorer itu. Pada umumnya prnsip honorer malu jikalau tidak brkontribusi...
    Honorer jaya jaya.... TYM

    BalasHapus
  11. Kalau di sekolah saya syukur-syukur kalau dapet 200.000 rebu per bulan belom lagi honor dari bupati lombok timur ndak sampai 500.000 pimpi kali ya kalo dapat umr .
    Belom lagi guru yang sama sekali tdk tersentuh oleh pemda waduh......

    BalasHapus
  12. Idonesia cuman wacana. Berkoar2 dari dulu sampe skarg satu pun gk da yang terealisasi. Jgn trlalu dipercaya ma kayak gituan. Terbukti dulu temen2

    BalasHapus
  13. Kerja nyata tp sengsara wa...hai honorer.....status pekerjaanya pns atw non pns sama bahkan tanggung jwbnya luar biasa.....tapi kenapa nominalnya jauh berbeda.....

    BalasHapus
  14. Sabar....sabar.....sabar.....sabar.....10000x...sabar....itulah yang kami dapat selama ini.......

    BalasHapus
  15. susah, apabila penjabat masih banyak yg bermental koruptor , hak rakyat nggak kan sampai ke rakyat

    BalasHapus
  16. Smpai skrg hnor hmpir 3 bulan jga blm dpt pdhl cuma 200rbu dh gk kuat pdhl jdi hnorer,syukur kl pns/ks baik lah sya mnta tambahn hnor aj dh suruh cari sklh lain...hmm

    BalasHapus
  17. hanya bisa mengharap sebuah keajaiban jika tenaga guru honorer setingkat UMR,hanya slogan aj tuh,

    BalasHapus

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

loading...

Iklan Bawah Artikel

Bantu Like artikel ini ya .....